Setelah menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), Indonesia akan berada di antara negara-negara untuk menikmati rejeki nomplok dari lonjakan harga kayu dunia tahun 2013, menurut seorang pejabat.
SVLK ini diterapkan tahun lalu dalam upaya untuk memastikan bahwa kayu bukanlah produk dari praktek-praktek ilegal, atau lingkungan berbahaya dalam pengadaan.
Berbicara di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, co-direktur Multi-stakeholder Forestry Program (MFP), Achmad Edi Nugroho, mengatakan bahwa pada tahun 2013, negara Uni Eropa akan melaksanakan UU Kehutanan 2010 yang akan mewajibkan importir dan eksportir untuk memastikan bahwa kayu yang memasuki Uni Eropa adalah legal.
Dia mengatakan pelaksanaan mungkin mengakibatkan Uni Eropa mengalami kekurangan pasokan. "Indonesia akan dapat mengisi kesenjangan pasokan kayu di pasar UE, dan bagian lain dunia yang mulai menerapkan kayu ramah lingkungan dan dipanen secara legal," katanya.
Dia berada di kota untuk membantu membiasakan 2009 Keputusan Menteri Kehutanan dan SLVK tersebut.
SVLK dirintis pada tahun 2003 dan kemudian dimasukkan ke dalam SK 2009 Departemen Kehutanan yang menyediakan standar dan pedoman evaluasi untuk produksi, kinerja pengelolaan hutan, dan verifikasi legalitas kayu.
Di antara hutan primer dan industri yang telah menerima sertifikat SLVK adalah mereka di Blora dan Wonosobo di Jawa Tengah, dan di Gunungkidul, Yogyakarta.
Edi mengatakan, Indonesia sedang mempersiapkan untuk menggeser industri kayu dari hulu ke posisi hilir untuk membantu mereka menerima sertifikat SVLK.
Dia mengatakan keberhasilan yang dicapai oleh SLVK telah mendorong negara-negara Asia lainnya, termasuk China, Malaysia dan Vietnam, untuk belajar dari Indonesia.
Secara terpisah, Diah Rahayu dari Kehati mengatakan bahwa SVLK akan menghasilkan banyak keuntungan. Antara lain, katanya, ini akan mencakup mengurangi praktek illegal logging, penciptaan pengelolaan hutan yang lebih profesional dan penegakan hukum, dan promosi produk-produk kayu legal.
